Subsidi LPG 3 kg masih menjadi beban besar bagi anggaran negara. Pemerintah pada 2026 mengalokasikan Rp80,3 triliun untuk subsidi LPG tersebut.
Anggaran itu meningkat dibandingkan outlook 2025 sebesar Rp68,7 triliun. Pemerintah menghadapi tantangan menjaga harga energi sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran. Realisasi subsidi juga dipengaruhi volume konsumsi LPG.
Di sisi lain, compressed natural gas atau CNG berpotensi menjadi alternatif energi. CNG memiliki basis gas alam yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan energi. Namun, pengembangannya membutuhkan infrastruktur distribusi dan ekosistem pengguna yang memadai.
Pemerintah sebelumnya menyiapkan transformasi subsidi LPG 3 kg berbasis penerima manfaat. Kebijakan tersebut membutuhkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendataan konsumen berbasis NIK menjadi salah satu bagian transformasi tersebut.
Tantangan tersebut menunjukkan pentingnya diversifikasi energi secara bertahap. Pengembangan CNG perlu berjalan bersama pembenahan subsidi LPG 3 kg. Pemerintah juga harus menjaga akses energi masyarakat selama proses transisi berlangsung.
