Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) bersama dua orang lainnya terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Penahanan dilakukan setelah ketiganya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan KPK. Kasus ini diduga berkaitan dengan praktik jual beli jabatan yang melibatkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. Penahanan tersebut diumumkan KPK dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (1/7/2026).
KPK Tetapkan Tiga Tersangka
KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara ini.
Mereka terdiri atas Bupati Kuantan Singingi serta dua pihak lain yang diduga berperan dalam proses pemberian dan penerimaan suap.
Menurut penyidik, penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.
Ketiga tersangka kini menjalani penahanan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.
Diduga Terkait Pengisian Jabatan ASN
Kasus yang diusut KPK diduga berkaitan dengan pengisian sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
Penyidik menduga terdapat permintaan maupun pemberian sejumlah uang agar seseorang dapat menduduki posisi tertentu dalam birokrasi.
Praktik tersebut diduga berlangsung dalam proses mutasi, promosi, maupun penempatan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
KPK masih mendalami nilai suap serta pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat.
Penahanan Dilakukan Selama 20 Hari
Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, ketiga pihak langsung ditahan.
Masa penahanan awal berlangsung selama 20 hari pertama di rumah tahanan KPK.
Selama proses tersebut, penyidik akan terus memeriksa saksi, menyita barang bukti, serta menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan perkara.
Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah apabila ditemukan bukti baru.
KPK Tegaskan Komitmen Berantas Jual Beli Jabatan
KPK menegaskan praktik suap dalam pengisian jabatan merupakan bentuk korupsi yang merusak sistem birokrasi.
Lembaga antirasuah itu mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjalankan proses mutasi dan promosi ASN berdasarkan kompetensi, integritas, dan aturan yang berlaku.
Menurut KPK, jabatan di lingkungan pemerintahan tidak boleh diperjualbelikan karena dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Ancaman Hukuman bagi Tersangka
Para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Mereka terancam hukuman pidana penjara serta denda apabila terbukti bersalah di persidangan.
Seluruh proses hukum akan dilanjutkan hingga tahap pelimpahan perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi.
Kesimpulan
KPK resmi menahan Bupati Kuantan Singingi bersama dua orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup mengenai dugaan praktik jual beli jabatan.
