Ketua Lembaga Survei Indonesia (LSI), Qodari, menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu setelah Brigjen LMI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Qodari, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, proses penyidikan harus berjalan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Penegakan Hukum Harus Objektif
Qodari menilai penanganan perkara korupsi harus mengedepankan asas keadilan.
Ia menegaskan bahwa status, jabatan, maupun latar belakang seseorang tidak boleh memengaruhi proses hukum.
Menurutnya, masyarakat akan semakin percaya terhadap aparat penegak hukum apabila setiap perkara ditangani secara objektif dan akuntabel.
Kasus Masih Berproses
Penetapan Brigjen LMI sebagai tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang sedang berlangsung.
Penyidik masih mengumpulkan berbagai alat bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara.
Proses hukum akan terus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Asas Praduga Tak Bersalah Tetap Dijunjung
Meski telah berstatus tersangka, Qodari mengingatkan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah.
Status tersangka bukan berarti seseorang telah terbukti bersalah secara hukum.
Penentuan bersalah atau tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan setelah seluruh proses persidangan selesai.
Korupsi Jadi Musuh Bersama
Qodari menegaskan pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, praktik korupsi dapat menghambat pembangunan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Karena itu, penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi salah satu kunci menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi
Publik diimbau mengikuti perkembangan kasus melalui informasi resmi dari aparat penegak hukum.
Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
Transparansi proses hukum diharapkan mampu mencegah munculnya spekulasi yang dapat menyesatkan.
Komitmen Berantas Korupsi
Penanganan perkara ini dinilai menjadi bagian dari komitmen aparat dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan terus menjaga integritas serta memastikan setiap kasus diproses sesuai aturan.
Langkah tersebut penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.
Kesimpulan
Qodari menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu setelah Brigjen LMI ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi program MBG. Ia menekankan pentingnya objektivitas, transparansi, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung. Dengan penanganan yang profesional, diharapkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia semakin meningkat.
