Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperkenalkan lima pejabat tinggi madya baru untuk memperkuat tata kelola organisasi dan mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perkenalan tersebut dilakukan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026), oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari bersama Wakil Kepala BGN Trenggono. Langkah ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi setelah terjadinya pergantian kepemimpinan di tubuh BGN.
Lima pejabat yang diperkenalkan terdiri atas Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, serta Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program strategis BGN.
Agustina Arumsari mengatakan pengisian jabatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun organisasi yang lebih profesional dan responsif. Menurutnya, BGN membutuhkan tim yang solid untuk memperbaiki tata kelola lembaga sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran. Para pejabat baru juga diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Ketut Sumedana. Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung itu dipercaya mengemban tugas sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Pengalamannya di bidang hukum dan pengawasan diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program-program BGN di seluruh Indonesia.
Dengan hadirnya lima pejabat baru tersebut, BGN menargetkan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Penyegaran struktur kepemimpinan diharapkan mampu memperkuat pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, serta memastikan seluruh program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih efektif dan akuntabel.
