| Bagian dari tentang |
| Politik dan Pemerintahan Britania Raya |
|---|
_(St_Edwards_Crown).svg.html)
|
Di Britania Raya, Undang-Undang Parlemen adalah yang disahkan oleh Parlemen Britania Raya . [ 1 ] [ 2 ] Undang-Undang Parlemen di Britania Raya, sebagai hasil dari Revolusi Agung dan penegasan kedaulatan parlemen , merupakan hukum tertinggi yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga mana pun selain Parlemen.
Sebagai hasil dari (pendelegasian wewenang), , Majelis Irlandia Utara , dan Parlemen Skotlandia dapat membuat undang-undang primer untuk lembaga-lembaga yang didelegasikan masing-masing. Badan legislatif yang didelegasikan ini dapat membuat undang-undang terkait semuanya kecuali . Namun, Undang-Undang Parlemen di Britania Raya tetap yang tertinggi dan dapat mengesampingkan badan legislatif yang didelegasikan. Dengan konvensi, Parlemen Inggris tidak melakukan hal ini tanpa . [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
Referensi
- ^ Human Rights Act 1998 (c. 42) . National Archives. 1998. Section 21 (Interpretation). ISBN 0-10-544298-4 .
- ^ "Why are new laws needed? - UK Parliament" . Parliament of the United Kingdom.
- ^ Scotland Act 1998 (c. 46) . 1998. Section 28 (Acts of the Scottish Parliament). ISBN 0-10-544698-X .
- ^ Government of Wales Act 2006 (c. 32) . 2006. Sections 93 (Assembly Measures) and 107 (Acts of the Assembly).
- ^ Northern Ireland Act 1998 . 1998. Section 5 (Acts of the Northern Ireland Assembly). ISBN 0-10-544798-6 .