Ketua Menteri Sikkim | |
---|---|
![]()
Lambang Sikkim
|
|
Ditunjuk oleh | |
Pejabat perdana | Kazi Lhendup Dorjee |
Dibentuk | 16 Mei 1975 |
Ketua Menteri Sikkim , sebuah negara bagian India utara , adalah kepala . Sesuai dengan Konstitusi India , gubernur adalah seorang kepala de jure negara bagian, tetapi otoritas eksekutif de facto dipegang ketua menteri . Setelah pemilihan-pemilihan dari , biasanya mengundang partai (atau koalisi) dengan mayoritas kursi dari bentuk . Gubernur yang melantik ketua menteri, di mana dewan menteri menjadi penanggung jawab kolektif dari mahkamah tersebut. Memberikannya kepercayaan dari mahkamah tersebut, masa jabatan ketua menteri biasanya paling lama lima tahun; tidak ada batas-batas untuk yang ia dapat jabati. [ 1 ]
Sejak 1975, Sikkim telah memiliki lima ketua menteri. Yang pertama adalah Kazi Lhendup Dorjee dari Kongres Nasional India . Pawan Kumar Chamling dari Front Demokratik Sikkim telah menjabat sebagai ketua Menteri Sikkim sejak 1994. Ia menduduki jabatan tersebut lebih lama ketimbang seluruh pendahulunya.
Ketua Menteri Sikkim
Keterangan warna untuk partai |
---|
No | Nama | Masa jabatan [ 2 ] | Partai [ a ] | Lama jabatan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazi Lhendup Dorjee | 16 Mei 1975 | 18 Agustus 1979 | Kongres Nasional India | 1555 Hari | |
– |
Lowong
[
b
]
( Pemerintahan presiden ) |
18 Agustus 1979 | 18 Oktober 1979 | N/A | ||
2 | 18 Oktober 1979 | 11 Mei 1984 | 1668 Hari | |||
3 | 11 Mei 1984 | 25 Mei 1984 | Kongres Nasional India | 13 Hari | ||
– |
Lowong
[
b
]
( Pemerintahan presiden ) |
25 Mei 1984 | 8 Maret 1985 | N/A | ||
(2) | 8 Maret 1985 | 17 Juni 1994 |
3389 Hari
[Total 5057 Hari] |
|||
4 | 17 Juni 1994 | 12 Desember 1994 | 179 Hari | |||
5 | Pawan Kumar Chamling | 12 Desember 1994 | 27 May 2019 | Front Demokratik Sikkim | 11184 hari |
- ^ Kolom ini hanya berisi nama partai ketua menteri tersebut. Pemerintahan negara bagian yang ia kepalai bisa jadi merupakan sebuah koalisi kompleks dari beberapa partai dan independen; partai-partai tersebut tidak dimasukkan disini.
- ^ a b Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan. [ 3 ]
Referensi
- ^ . Introduction to the Constitution of India . 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. ISBN 978-81-8038-559-9 . Catatan: meskipun teks tersebut berbicara tentang pemerintahan negara bagian India pada umumnya, teks ini ditambahkan untuk kasus spesifik dari Sikkim.
- ^ Mantan Ketua Menteri Tripura . . Diakses pada 21 Agustus 2013.
- ^ Amberish K. Diwanji. " A dummy's guide to President's rule ". Rediff.com. 15 Maret 2005.