Ketya Menteri Arunachal Pradesh | |
---|---|
Ditunjuk oleh | |
Pejabat perdana | |
Dibentuk | 13 Agustus 1975 |
Situs web | Situs web resmi |
Ketua Menteri Arunachal Pradesh adalah negara bagian India Timur Laut Arunachal Pradesh . Sesuai dengan Konstitusi India , gubernur adalah seorang kepala de jure negara bagian, tetapi otoritas eksekutif de facto dipegang ketua menteri . Setelah pemilihan-pemilihan dari , biasanya mengundang partai (atau koalisi) dengan mayoritas kursi dari bentuk . Gubernur yang melantik ketua menteri, di mana dewan menteri menjadi penanggung jawab kolektif dari mahkamah tersebut. Memberikannya kepercayaan dari mahkamah tersebut, masa jabatan ketua menteri biasanya paling lama lima tahun; tidak ada batas-batas untuk yang ia dapat jabati. [ 1 ]
Ketua Menteri Arunachal Pradesh
No | Nama | Foto | Masa jabatan | Partai [ a ] | Lama jabatan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Agustus 1975 | 18 September 1979 | Partai Janata [ b ] | 1507 | |||
2 | 18 September 1979 | 3 November 1979 | Partai Rakyat Arunachal Pradesh | 47 | |||
– |
Lowong
[
c
]
( Pemerintahan presiden ) |
3 November 1979 | 18 Januari 1980 | N/A | 76 | ||
3 | Gegong Apang | 18 Januari 1980 | 19 Januari 1999 | Kongres Nasional India | 6940 | ||
Kongres Arunachal | |||||||
4 | 19 Januari 1999 | 3 Agustus 2003 | 1658 | ||||
Kongres Nasional India | |||||||
(3) | Gegong Apang [2] | 3 Agustus 2003 | 9 April 2007 | 1346 | |||
Partai Bharatiya Janata | |||||||
Kongres Nasional India | |||||||
5 | 9 April 2007 | 30 April 2011 | Kongres Nasional India | 1483 | |||
6 | 5 Mei 2011 | 31 Oktober 2011 | Kongres Nasional India | 180 | |||
7 | Nabam Tuki | 1 November 2011 | 26 Januari 2016 | Kongres Nasional India | 5017 | ||
– |
Lowong
[
d
]
( Pemerintahan presiden ) |
27 Januari 2016 | 19 Februari 2016 | N/A | 23 | ||
8 | Kalikho Pul | 19 Februari 2016 | 13 Juli 2016 | Partai Rakyat Arunachal | 145 |
Catatan
- ^ Kolom ini hanya berisi nama partai ketua menteri tersebut. Pemerintahan negara bagian yang ia kepalai bisa jadi merupakan sebuah koalisi kompleks dari beberapa partai dan independen; partai-partai tersebut tidak dimasukkan disini.
- ^ Terpilih pada pemilihan Mahkamah pertama yang diadakan pada 1978.
- ^ Pemerintahan presiden dilakukan ketika "pemerintahan di sebuah negara bagian tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Konstitusi", yang sering terjadi karena tidak ada partai atau koalisi mayoritas dalam mahkamah tersebut. Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan. [ 2 ]
- ^ Pemerintahan presiden dilakukan ketika "pemerintahan di sebuah negara bagian tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Konstitusi", yang sering terjadi karena tidak ada partai atau koalisi mayoritas dalam mahkamah tersebut. Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan. [ 2 ]
Referensi
- ^ . Introduction to the Constitution of India . 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. ISBN 978-81-8038-559-9 . Catatan: meskipun teks tersebut berbicara tentang pemerintahan negara bagian India pada umumnya, teks ini ditambahkan untuk kasus spesifik dari Arunachal Pradesh.
- ^ a b Amberish K. Diwanji. " A dummy's guide to President's rule ". Rediff.com . 15 Maret 2005.