Ensiklopedia

Balai Harta Peninggalan atau biasa disingkat menjadi BHP , adalah unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang bertugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi ini pun bertindak sebagai kurator dalam pengurusan, pemberesan, dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan . ^{[

1

]}

Sejarah

Organisasi ini pertama kali dibentuk di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1624 dengan nama Wees en Boedelkamer untuk mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal bagi kepentingan ahli warisnya yang berada di Belanda , anak yatim piatu, dsb. Pada tahun 1926, organisasi ini telah ada di Jakarta , Surabaya , Semarang , Padang , Ujung Pandang , dan Medan . Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1955, pemerintah mengubah nama dari organisasi ini menjadi seperti sekarang. Pada tahun 1980, BHP Padang dibubarkan. ^{[

2

]}

Daftar

Hingga akhir tahun 2023, tedapat lima BHP yang tersebar di seantero Indonesia, yakni: ^{[

1

]}


Nama	Wilayah kerja
BHP Medan	Aceh , Sumatera Utara , Sumatera Barat , Bengkulu , Riau , dan Kepulauan Riau
BHP Jakarta	Jambi , Sumatera Selatan , Kepulauan Bangka Belitung , Lampung , Kalimantan Barat , Banten , DKI Jakarta , dan Jawa Barat
BHP Semarang	Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
BHP Surabaya	Jawa Timur , Kalimantan Tengah , Kalimantan Selatan , Kalimantan Timur , Kalimantan Utara
BHP Makassar	Pulau Sulawesi , Bali , Nusa Tenggara , Kepulauan Maluku , dan Pulau Papua

Referensi

^ ^a ^b "Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021" (PDF) . Badan Pemeriksa Keuangan RI . Diakses tanggal 15 Oktober 2024 .
^ "Sejarah BHP" . Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum . Diakses tanggal 15 Oktober 2024 .

[bhp-1] "Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021" (PDF) . Badan Pemeriksa Keuangan RI . Diakses tanggal 15 Oktober 2024 .

[sejarah-2] "Sejarah BHP" . Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum . Diakses tanggal 15 Oktober 2024 .

[ 1 ]

[ 2 ]

l b Kementerian Hukum Republik Indonesia
Menteri : Supratman Andi Agtas • Wakil Menteri : Edward Omar Sharif Hiariej
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung	Badan Pembinaan Hukum Nasional Badan Strategi Kebijakan Hukum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Unsur pelaksana tugas pokok di daerah	Kantor wilayah BHP

Ensiklopedia

Sejarah

Daftar

Referensi

Need more Support?