Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, baru-baru ini mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahannya selama tahun anggaran 2024. Hal ini dilakukan melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung. Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait.
Gubernur Mirza menekankan bahwa LKPJ ini bukan sekadar laporan, melainkan bukti akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Laporan ini juga berfungsi sebagai dasar evaluasi kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Lampung.
Beberapa capaian penting yang diuraikan dalam LKPJ meliputi peningkatan layanan pendidikan menengah dan kejuruan melalui revitalisasi SMK dan program smart school, serta pemberian beasiswa. Di sektor kesehatan, fokusnya adalah penurunan angka stunting, perluasan imunisasi, dan penguatan layanan rujukan. Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan permukiman juga menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.
Program unggulan seperti Kartu Petani Berjaya juga turut dibahas, menunjukkan upaya peningkatan produktivitas petani dan nelayan melalui intensifikasi tanaman unggulan dan penguatan kelompok budidaya serta pelabuhan perikanan. Pemerintah Provinsi Lampung juga berupaya meningkatkan iklim investasi dan pemberdayaan UMKM melalui penyederhanaan perizinan, fasilitasi promosi, dan pelatihan wirausaha.
Gubernur Mirza juga menyampaikan sejumlah kebijakan strategis yang telah diterapkan, antara lain penguatan pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan upaya menjaga stabilitas daerah. Mengawali tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung mengusung tema pembangunan yang berfokus pada penguatan kapasitas dan ketahanan ekonomi berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pembangunan manusia. Tujuh prioritas pembangunan telah dirumuskan dalam RKPD 2025, meliputi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi merata, pemantapan kehidupan masyarakat yang aman dan demokratis, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Gubernur Mirza mengajak DPRD untuk memberikan masukan konstruktif demi perbaikan kinerja pemerintah ke depan. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengapresiasi kinerja Gubernur Mirza, khususnya terobosan dalam sektor pendidikan, seperti pembebasan ijazah bagi lebih dari 20 ribu siswa SMA di Bandar Lampung yang sebelumnya terkendala administrasi. Rapat paripurna ini dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
