Ensiklopedia

UU Pemilihan Umum (UU Pemilu)
Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Law No. 7/2017 about Election )
Kutipan	UU No. 7/2017
Wilayah berlaku	Indonesia
Disahkan oleh	Dewan Perwakilan Rakyat
Tanggal disahkan	15 Agustus 2017
Tanggal berlaku	16 Agustus 2017
Amandemen
1 UU (UU No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh)
3 UU (UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15/2011 tentang Komisi Pemilihan Umum, UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD)
Diamandemen oleh
Perppu No. 1/2022 UU No. 7/2023
Status: Berlaku

Undang-undang Pemilihan Umum 2017 merupakan undang-undang yang mengatur pemilihan umum di Indonesia . Secara resmi, UU ini dikenal sebagai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 (atau UU 7/2017). Undang-undang ini disahkan pada tanggal 20 Juli 2017 setelah sembilan bulan perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat .

Untuk mengantisipasi pemilu legislatif dan presiden serentak pada 2019, pemerintah mulai mengerjakan RUU pemilu yang baru. Pada bulan Agustus tahun 2016, presiden Joko Widodo menerima draf RUU tersebut, ^{[ 1 ]} sedangkan DPR-RI menerimanya pada 21 Oktober. ^{[ 2 ]} Pada saat pembahasan undang-undang, perselisihan terjadi mengenai ambang batas pencalonan presiden/ presidential threshold . Sejumlah partai politik terbagi menjadi tiga kubu, yaitu kubu yang mendukung ambang batas yang lebih tinggi: 25% suara dalam Pileg 2014 /20% kursi DPR ( PDI-P , Golkar , dan Nasdem ), kemudian ada kubu yang mendukung penghapusan ambang batas ( Gerindra , PAN , dan Demokrat ), serta kubu yang mengusulkan ambang batas yang lebih rendah: 15% suara/10% kursi DPR ( PKB dan PPP ). ^{[ 3 ]}

RUU tersebut diresmikan menjadi UU seusai pemungutan suara pada malam hari tanggal 20 Juli 2017. Selama prosedur pemungutan suara, partai-partai penentang—Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat—melakukan aksi walk out yang melibatkan semua anggota mereka, termasuk tiga wakil ketua DPR, kecuali wakil ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah , yang memutuskan untuk tetap tinggal. Semua anggota yang tersisa, yang merupakan anggota koalisi pemerintah, menyetujui ambang batas 20 persen ( Opsi A ), sedangkan Fahri menjadi satu-satunya anggota yang menyatakan tidak setuju. ^{[ 4 ]}

Undang-undang mengamanatkan penambahan 15 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat , meningkatkan jumlah kursi menjadi 575 yang dibagi di 80 daerah pemilihan dengan masing-masing 3-10 kursi, penambahan diberikan kepada provinsi-provinsi di luar Jawa. ^{[ 5 ]} Selain itu, undang-undang menetapkan jumlah kursi untuk DPRD-DPRD sebagai berikut:

Provinsi ^{[ a ] [ 6 ] :Psl. 188.}

Kabupaten/Kota ^{[ 6 ] :Psl. 191}

Kursi-kursi DPRD juga didistribusikan ke daerah-daerah pemilihan dengan masing-masing 3-12 anggota. Undang-undang ini mengatur bahwa daerah pemilihan harus mengikuti batas administrasi kabupaten/kota (provinsi dan nasional) atau kecamatan (kabupaten/kota) jika mungkin, namun pembagian wilayah-wilayah tersebut ke beberapa dapil diperbolehkan jika tidak memungkinkan untuk dijadikan satu dapil. ^{[ 6 ] :Psl. 187,189,192}

Secara keseluruhan, UU ini mengamanatkan 20.392 kursi legislatif non-independen - 575 di Dewan Perwakilan Rakyat , 2.207 di DPRD Provinsi dan 17.610 di DPRD Kabupaten/Kota. ^{[ 7 ]}

UU ini mempertahankan sistem pemilu yang digunakan pada tahun 2014, dengan menggunakan sistem proporsional terbuka . Pemilih dapat memilih langsung calon yang mereka inginkan dari daftar nama calon yang diajukan partai-partai. Para calon kemudian diurutkan sesuai jumlah suara, dan kuota per partai ditentukan melalui metode Webster/Sainte-Laguë setelah eliminasi dari partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas. ^{[ 8 ]}

Untuk calon presiden, capres yang menang ditentukan oleh suara mayoritas, dengan pemilu tahap kedua untuk dua calon teratas jika tidak ada capres yang berhasil memperoleh 50%+1 dalam tahap pertama. Selain itu, capres yang menang harus memperoleh sekurang-kurangnya 20% suara di lebih dari setengah provinsi (yaitu lebih dari 17). ^{:Art. 416}

Dalam pemilu sebelumnya, partai-partai harus melewati ambang batas parlemen sebesar 3,5% untuk memperoleh kursi Dewan Perwakilan Rakyat . Undang-undang ini meningkatkan ambang batas menjadi 4%. Presidential threshold diputuskan pada 25%/20%, di mana pihak-pihak yang akan membutuhkan total 20% (112 kursi) kursi legislatif dari pemilu 2014, atau 25% suara dari tahun 2014.

UU Pemilu meningkatkan batas kontribusi kampanye dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2,5 miliar untuk perorangan, dan Rp 7,5 miliar menjadi Rp 25 miliar untuk badan hukum atau korporasi. Selain itu, partai-partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu 2014 diperbolehkan tidak mengikuti verifikasi parpol, meskipun penambahan Kalimantan Utara sebagai provinsi yang membutuhkan kantor partai.

UU Pemilu telah digugat ke Mahkamah Konstitusi . Gugatan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada batas masa jabatan yang ditetapkan oleh Pasal 169 dan 227 ditolak pada Juni 2018. ^{[ 9 ]} Suatu judicial review juga diajukan mengenai presidential threshold (Psl. 222). ^{[ 10 ]} Gugatan terhadap Pasal 182, yang tidak secara tegas melarang pengurus partai politik di pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah , dikabulkan pada Juli 2018. ^{[ 11 ]}