Ensiklopedia

Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
Hakim Konstitusi Republik Indonesia
Petahana
Mulai menjabat 7 Januari 2020
Ditunjuk oleh	Joko Widodo
Presiden	Joko Widodo
Pendahulu I Dewa Gede Palguna Pengganti Petahana
Informasi pribadi
Lahir	15 Desember 1964 (umur 60) Kupang , Nusa Tenggara Timur , Indonesia
Almamater	Universitas Nusa Cendana Universitas Indonesia
Pekerjaan	Hakim
Profesi	Akademisi
• L • B

Daniel Yusmic Pancastaki Foekh (lahir 15 Desember 1964) adalah seorang hakim Indonesia. Ia menjabat sebagai Hakim Konstitusi Republik Indonesia mulai 7 Januari 2020. Sebelum berkarier sebagai hakim konstitusi, Daniel merupakan seorang akademisi yang mengajar di Universitas Atma Jaya Jakarta .

Daniel lahir dan besar di Kupang , Nusa Tenggara Timur . Ayahnya adalah seorang guru dan penilik sekolah yang pernah bertugas di Kefamenanu dan Pulau Rote . Ia lulus dari SMA Negeri 1 Kupang pada tahun 1985. ^{[ 1 ]}

Di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana , Daniel pada awalnya memilih jurusan hukum perdata . Namun, terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara membuat ia memilih jurusan hukum tata negara . ^{[ 1 ]} Di kampus, ia aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), sampai menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum di PP GMKI. Ia lulus dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1990. ^{[ 1 ]}

Selepas sempat gagal menjadi wartawan dan bekerja sebagai karyawan swasta, Daniel memutuskan untuk melanjutkan studi magisternya dalam bidang hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia . Pada saat berkuliah di UI, ia mewakili GMKI di forum Kelompok Cipayung dan , yang terdiri atas aktivis-aktivis dari organisasi mahasiswa besar seperti GMKI , PMKRI , HMI , GMNI , dan PMII ,. ^{[ 1 ]} Kesibukan kuliahnya membuat ia meninggalkan dunia aktivisme. Ia lulus pada tahun 1998 dengan dibimbing Jimly Asshiddiqie , yang pada saat itu menjabat sebagai asisten Wakil Presiden B.J. Habibie dan kelak menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama. ^{[ 1 ]} Ia kemudian melanjutkan studi doktoralnya di UI yang diselesaikannya pada tahun 2010. ^{[ 1 ]}

Setelah menjadi dosen honorer di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia , Daniel diterima menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya di Jakarta . Di Atma Jaya, ia mengajar mata kuliah hukum tata negara, hukum tata negara darurat, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ia juga pernah dipercaya menjadi Kepala Bagian Hukum Tata Negara ^{[ 2 ]} dan Wakil Dekan Fakultas Hukum. ^{[ 1 ]}

Sebagai akademisi, Daniel banyak meneliti tentang aspek darurat dalam hukum tata negara Indonesia dan tentang kekuasaan kepresidenan. ^{[ 3 ] [ 4 ]} Tesis magisternya di UI berjudul "Pengaruh Kekuasaan Presiden terhadap Upaya Menegakkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dalam Perspektif Yuridis-Politis: Suatu Analisis Lima Kedudukan Presiden Berdasarkan UUD 1945". ^{[ 5 ]} Sedangkan, disertasi doktoralnya berjudul "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang: Suatu Kajian dari Perspektif Hukum Tata Negara Normal dan Hukum Tata Negara Darurat". ^{[ 6 ]}

Selain itu, Daniel juga aktif di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Asosiasi Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK). ^{[ 7 ]}

Pada tahun 2003, Daniel pernah mendaftar untuk menjadi hakim MK dari unsur pemerintah, namun gagal karena tidak memenuhi syarat. ^{[ 7 ]}

Daniel kembali mendaftar menjadi calon hakim MK pada tahun 2019 untuk menggantikan I Dewa Gede Palguna yang telah akan habis masa jabatannya. Ia lolos menjadi salah satu dari delapan orang kandidat selepas seleksi administrasi dan tertulis pada bulan Desember 2019. ^{[ 8 ]} Bersama Komisioner Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan anggota Komisi Pemilihan Umum , Daniel menjadi salah satu dari tiga nama yang diajukan oleh panitia seleksi kepada Presiden. ^{[ 9 ] [ 10 ]}

Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara bersama Suhartoyo pada 7 Januari 2020. ^{[ 11 ] [ 12 ]}

Pada kontroversi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bulan September 2019 , Daniel berpandangan bahwa Presiden tidak perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh karena tidak adanya kegentingan yang memaksa. ^{[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]}

Dari pernikahannya dengan Sumiaty, Daniel dikaruniai tiga orang anak. ^{[ 1 ]}

Selain di dunia hukum, Daniel aktif dalam beberapa organisasi dan lembaga sosial seperti , , , Gereja Protestan di Indonesia , dan di Komisi Hukum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia . ^{[ 1 ]}

• . mkri.id . Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia . Diakses tanggal 3 Juni 2020 .

• https://forlap.ristekdikti.go.id/dosen/detail/NUFFODFBNDYtNEYyNy00NjI1LUE3NjAtRTA1NUFDMjczNzJD/0 ^{[ pranala nonaktif permanen ]} di Pangkalan Data Kemenristekdikti
• Daniel Yusmic Foekh Diarsipkan 2020-06-27 di Wayback Machine . di SINTA Kemenristekdikti