Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa integrasi data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi langkah penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran. Menurut Tito, data kependudukan yang akurat dan terintegrasi akan memudahkan pemerintah dalam memverifikasi identitas penerima manfaat sekaligus meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan.
Tito menjelaskan data Dukcapil merupakan basis utama dalam berbagai layanan publik karena memuat informasi identitas penduduk yang terus diperbarui. Dengan memanfaatkan data tersebut, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dapat melakukan sinkronisasi dengan basis data penerima bantuan sosial. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi potensi data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, maupun masyarakat yang seharusnya berhak tetapi belum tercatat sebagai penerima bantuan.
Selain meningkatkan akurasi penyaluran bansos, integrasi data juga mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat transformasi digital pelayanan publik. Menurut Tito, kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting agar setiap kebijakan berbasis data dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pemerintah terus mendorong pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal untuk mempermudah proses verifikasi dalam berbagai program, termasuk bantuan sosial.
Mendagri berharap seluruh pemerintah daerah terus memperbarui data kependudukan secara berkala agar kualitas informasi tetap terjaga. Dengan data yang valid dan terintegrasi, pemerintah dapat memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran negara dalam mendukung perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
