Sejumlah anggota legislatif meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menyita seluruh aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi milik FA. Langkah tersebut dinilai penting agar upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian negara melalui pemulihan aset hasil kejahatan.
Menurut legislator, proses penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pelacakan aset yang diduga diperoleh dari hasil korupsi. Aparat diminta memanfaatkan mekanisme asset tracing dan asset recovery untuk memastikan seluruh kekayaan yang terkait dengan tindak pidana dapat diidentifikasi dan diproses sesuai ketentuan hukum.
Selain aset yang tercatat atas nama tersangka, aparat juga didorong menelusuri kemungkinan adanya harta yang dialihkan kepada pihak lain atau disamarkan melalui berbagai bentuk kepemilikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah pelaku menyembunyikan hasil kejahatan serta memastikan pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal.
Legislator menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus memberikan efek jera. Tidak hanya melalui hukuman pidana, tetapi juga dengan penyitaan aset yang diperoleh secara melawan hukum. Upaya tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang bagi pelaku korupsi untuk menikmati hasil tindak pidana sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Di sisi lain, aparat penegak hukum tetap diminta menjalankan seluruh proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyitaan aset harus didasarkan pada alat bukti yang cukup serta melalui mekanisme hukum yang berlaku. Masyarakat juga diimbau menghormati asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Desakan legislator agar aparat mengejar seluruh harta yang diduga berasal dari korupsi milik FA menunjukkan pentingnya optimalisasi pemulihan aset dalam penanganan perkara korupsi. Dengan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pengembalian kerugian negara, upaya pemberantasan korupsi diharapkan semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
